Program Sarapan Pagi Gratis Tak Dapat Restu Pemerintah Pusat, Pramono Anung Angkat Suara
JAKARTA - Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung menegaskan, gagasan program sarapan gratis bukan ditujukan untuk menyaingi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat.
Pramono mengatakan, program sarapan gratis telah digagas dan dilakukan sosialisasi sebelum gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Bahkan, kata dia, program itu telah dibahas oleh tim transisi maupun Pemerintah Provinsi Jakarta.
"Ya ketika kami melakukan sosialisasi sebelum Pilgub kan memang ada rencana keinginan untuk sarapan pagi gratis. Dan sudah kita bahas di dalam tim transisi maupun rapat-rapat kami sendiri di internal pemerintah Jakarta," terang Pramono saat ditemui di Plaza Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Kendati demikian, Pramono mengaku, program sarapan gratis batal dieksekusi lantaran mirip dengan MBG. Ia berkata, hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana saat kegiatan retreat kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
"Tetapi pada saat retreat yang lalu disampaikan oleh beliau memang ini programnya adalah program Pemerintah Pusat," terang Pramono.
Pramono pun menegaskan, program sarapan gratis bukan ditujukan untuk menyaingin MBG. Ia menegaskan, keberadaan program sarapan gratis bukan menjadi tanda rivalitas antara Pemerintah Jakarta dengan Pemerintah Pusat.
"Saya secara khusus ingin meluruskan apa yang menjadi berita dari teman-teman sekalian. Nggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi (MBG) rivalitas, nggak ada," ujar Pramono.
Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) di era Presiden Joko Widodo ini berkata, pihaknya hanya ingin membuat siswa nyaman saat bersekolah di Jakarta. Kendati dilarang, ia berkata, pihaknya berencana membuat program renovasi kantin sekolah.
"Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan. Kalau enggak, maka kami akan melakukan perbaikan infrastruktur kantin-kantin yang ada di sekolah. Karena tidak semua sekolah itu mempunyai infrastruktur yang baik," tutur Pramono.
"Dan kalau itu bisa kami lakukan perbaikan terutama bagi sekolah-sekolah yang daerah mohon maaf daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik," pungkasnya.
Kendati demikian, Pramono akan melaporkan hal itu pada Kepala BGN Dadan Hindayana. "Oh iya saya laporkan, kalau beliau setuju ya. Kan pilihannya, apakah sarapan gratis, perbaikan infrastruktur kantin, dan sebagainya," pungkasnya.