Kemensos Siapkan Bantuan Pemberdayaan usai PPN Naik jadi 12 Persen

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan akan menyiapkan jaring pengaman bagi masyarakat melalui bantuan pemberdayaan usai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai Januari 2025 mendatang. 

Bantuan pemberdayaan diberikan untuk peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui pemberian bantuan modal usaha bagi Program Keluarga Harapan (PKH) graduasi, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  yang dinyatakan lulus dan tidak lagi menerima bantuan pemerintah.

“Target dari Gus Menteri (Menteri Sosial Saifullah Yusuf) graduasi ini direncanakan menyasar 480.000 KPM,” ujar Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan dalam keterangannya dikutip, Senin (23/12/2024).

Andy menambahkan, program reguler bantuan sosial Kemensos akan diperkuat sambil menunggu program bansos tambahan dari pemerintah yang rencananya juga akan digelontorkan.

“Hingga saat ini bantuan sosial tambahan masih dalam tahap pembahasan, diharapkan dapat menjadi bantalan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya keluarga miskin,” tuturnya.

Dia menegaskan, program Kementerian Sosial diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan.

Beragam program bansos reguler yang akan digelontorkan Kemensos di antaranya percepatan penyaluran PKH yang menyasar 10 juta dan KPM yang semula dijadwalkan pada akhir kuartal I akan dipercepat pada awal tahun 2025.

Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai atau sembako untuk 18,8 juta KPM juga akan disalurkan setiap bulan, dan segera digelontorkan di awal Tahun 2025.

Sejak awal 2025 nanti, Kemensos juga akan menanggung bantuan makan bergizi gratis untuk 36.000 Penyandang Disabilitas dan 101.000 lansia. Khusus bantuan makan bergizi untuk penyandang disabilitas dan lansia akan dilaksanakan dengan menggandeng Kelompok Masyarakat di daerah sehingga dapat menyokong peningkatan perekonomian lokal.

Di era pemerintahan Prabowo-Gibran ini pula sebanyak 270.000 anak-anak yatim piatu juga akan diberikan santunan setiap bulannya.

Program-program Kemensos ini akan disalurkan berdasarkan Data Tunggal Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan penyempurnaan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).