Wamenag Minta Biaya Haji 2025 Turun, tapi Layanan Meningkat

JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i berharap tahun ini biaya perjalanan haji turun. Menurutnya, hal tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo, yang meminta pelayanan haji 2025 harus lebih baik dengan biaya lebih rendah.

Wamenag menjelaskan, biaya haji sering dipolitisasi terlebih jika mendekati pemilihan umum.

“Namun, tahun ini ongkos haji harus turun, harus tegak lurus dengan Bapak Presiden. Biaya harus turun namun layanan harus meningkat,” ucap Romo saat menutup Acara Raker Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), melansir laman Kemenag, Sabtu (14/12/2024).

Romo menjelaskan, hal tersebut bisa diwujudkan dengan saling dukung antar instansi. Dengan mewujudkan kebijakan-kebijakan yang projamaah.

“Pemerintah melalui Pak Prabowo sudah mendapat konsesi lahan sebesar 50 hektare yang bisa dimanfaatkan bersama, ini bisa dijadikan kampung haji,” ujarnya.

Hal tersebut, menurut Wamenag, juga menjadi tantangan tersendiri juga bagi BPKH. Itu karena BPKH harus konsentrasi dengan tujuannya, yaitu nilai manfaat yang berkelanjutan.

“Ditambah tahun 2027 mendatang akan ada dua kali pembiayaan haji ya. Nah ini tentu tantangan yang harus dilalui oleh BPKH,” ucapnya.

Romo percaya BPKH mampu dan solid dalam mewujudkan cita-cita memberi manfaat bagi umat. “Acara ini membuktikan BPKH masih solid melanjutkan tugasnya, kinerja yang dilakukan sesuai tekad, transparan akuntabel dan memberi manfaat yang jelas,” ujarnya.

Karena itu , Wamenag mengingatkan kembali tujuan berdirinya BPKH yang dibuat atas amanah undang-undang, dengan mencakup 3 fungsi yaitu meningkatkan kualitas ibadah haji, rasionalitas serta efisienasi biaya haji, serta meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah mengatakan, saat ini dana kelolaan yang ada di BPKH sudah mencapai Rp166,07 triliun. Angka ini meningkat dari 2023 sebanyak 0,1 atau Rp166,05 triliun dan berpotensi meningkat di akhir tahun.