Prabowo Subianto Ingin Pilkada Dihapus, Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

JAKARTA, iNewsKutai.id - Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan ingin menghapus pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan alasan biaya politik yang sangat mahal.

Sebagai gantinya, pemilihan bupati dan gubernur kembali dilakukan melalui mekanisme di DPRD.

"Kita harus perbaiki sistem kita, dan tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," kata Prabowo dalam sambutannya di Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024).

Sekadar diketahui, pelaksanaan Pilkada merupakan buah dari reformasi politik Indonesia sejak keruntuhan Orde Baru pada 1998. Pilkada memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk bisa mencalonkan diri dalam kontestasi politik.

Sebelum reformasi, pengangkatan bupati dan wakil bupati masih dilakukan melalui mekanisme pemilihan yang dilakukan di DPRD. 

Namun, Prabowo menilai jika sistem demokrasi di Indonesia yang menganut pemilihan langsung terlalu mahal. Dia berharap, Ketua DPR Puan Maharani yang hadir di acara tersebut untuk ikut serta memikirkan sistem demokrasi yang dianggap mahal.

"Mari kita berpikir mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara maupun tokoh-tokoh politik masing-masing," ujar Prabowo.

Menantu Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto itu pun mencontohkan negara tetangga Indonesia yang dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya hal tersebut lebih efisien dan irit biaya.

"Malaysia, Singapura, India, milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur milih bupati. Efisien nggak keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener gak," ucapnya.

Prabowo pun mengatakan jika biaya politik yang mahal seharusnya bisa dialokasikan untuk bidang lain seperti memberi makan anak-anak hingga memperbaiki sekolah.

"Uang itu bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi," ujarnya.

Prabowo pun berkelakar jika keputusan tersebut bisa langsung disetujui karena hadir banyak ketua umum partai politik.

"Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini sebenarnya kita bisa putuskan hari ini juga, gimana?" pungkasnya.

artikel ini telah tayang di inews.id