Tak Mau Kalah dengan Kaum Lelaki, Tren Perempuan Indonesia Beli Rumah Sendiri

JAKARTA, iNewsPemalang.id - Tren perempuan Indonesia seiring perkembangan zaman semakin di depan tak mau kalah dengan kaum lelaki. Tak hanya di bidang pendidikan dan pekerjaan yang setara, namun juga tempat tinggal atau membeli rumah.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, Nixon LP Napitupulu menyampaikan profil penerima KPR semakin banyak berasal dari kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal. Termasuk perempuan yang melakukan akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang semakin banyak.

"Ini tren baru sebenarnya," kata Nixon dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Menara BTN, Jakarta, pada Jumat (8/11/2024).

Kaum milenial itu sebesar 76,7 persen pembeli rumah pertama. Ini yang menarik sehingga dapat kita katakan bahwa memang program perumahan adalah program bagi Indonesia masa depan, ujarnya.

"Kita lihat trennya angka KPR yang dilakukan perempuan makin hari makin meningkat. Di kami program sejuta rumah 35,5 akad dilakukan perempuan. Jadi kalau perempuan dulu beli rumah tergantung suami, sekarang sudah beli sendiri," imbuhnya.

Selain itu, mengenai kontrak yang dilaksanakan oleh mereka yang memiliki kerja di bidang informal berada di posisi 9,74 persen dengan pembiayaan Rp18 triliun.

Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa yang menarik juga adalah sektor informal, walaupun angkanya belum sebesar sektor formal, kurang lebih ada 9,74 persen atau 18 triliun disalurkan untuk sektor informal, kata Nixon.

BTN mendorong agar pekerja informal banyak yang membeli KPR agar terealisasikannya memiliki rumah. KPR BTN periode 2020-2024 mencapai 173.476 unit atau sekitar Rp25 triliun.

"Contoh yang diberikan adalah tukang cukur Asgar, itu ada asosiasinya kita kasih KPR subsidi. Driver ojek online, hingga pegawai minimarket. Lalu ternyata marbot Masjid Istiqlal belum punya rumah, sehingga kami serahkan akadnya. Lalu driver perusahaan taksi besar, tukang tambal ban, guru honorer, dan lainnya," terangnya.

"Kalau nggak ada program KPR subsidi, dapat dipastikan mereka nggak bisa beli rumah," ujarnya.

Kendati demikian, Nixon mengaku Indonesia terdapat isu nasional mengenai backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta. Sedangkan masyarakat miskin sebesar 50 lebih menghuni rumah yang tidak layak. Mengacu pada data PLN, angka rumah tidak layak huni mencapai 24 juta rumah.

Penelitian BTN atas isu utama perumahan di daerah dari sisi demand masih terkait pada pendataan kebutuhan rumah dengan sistem by name dan by address. Hal itu juga ditambah dengan peraturan kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, BTN berpendapat bahwa tidak adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang yang dilakukan daerah dengan pusat. Dengan demikian, BTN terus memberitahu pemerintah supaya program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang.