Komdigi: Oknum Pegawai yang Terlibat Judi Online Diduga Lebih dari 11 Orang
Jumlah oknum pegawai Komdigi yang terlibat dalam kasus judi online agaknya bakal terus bertambah. Ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Menurut Meutya, jumlah oknum pegawai yang dinonaktifkan karena terlibat kasus judi online (judol) mungkin bertambah seiring proses penyidikan lebih lanjut dari kepolisian.
Yang sudah terverifikasi hingga saat ini masih 11 orang. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan yang akan dilakukan bertambah," ujar Meutya dalam rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin seperti dilansir Antara.
Hingga saat ini 11 pegawai telah dinonaktifkan setelah terverifikasi terlibat dalam kasus tersebut.
Apa sebenarnya yang dilakukan 11 pegawai Kominfo itu? Ternyata, mereka ditangkap karena menyalahgunakan wewenang untuk melindungi sejumlah situs judol dari pemblokiran. Tugas mereka sebenarnya adalah melakukan atau mengecek web-web judi online. Lalu, diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Alih-alih memblokir, mereka menyalahgunakan kekuasaan dengan cara menerima suap dari pemilik situs judi agar tidak diblokir. Oknum pegawai Komdigi terebut melancarkan aksinya dengan menyewa ruko tiga lantai untuk dijadikan kantor satelit judi online di daerah Galaxy, Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Meutya mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan kapan dan sejauh mana kasus ini akan bergulir, namun siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi.
Kementeriannya juga mengaku memberi akses penuh kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan secara transparan.Seluruh pegawai Kemenkomdigi juga telah diinstruksikan mendukung penuh upaya aparat penegak hukum agar kasus ini terungkap dengan terang benderang.
Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama mereka harus datang dan meneliti di kantor, sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami membuka pintu selebar-lebarnya," ucap dia.
Penelusuran Akses Judi Online dari VPN dan non-VPN
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan pemerintah melalui Desk Penanganan Judi Online menelusuri seluruh akses yang digunakan untuk aktivitas judi daring, baik melalui layanan virtual private network (VPN) maupun non-VPN.
Dengan VPN maupun non-VPN semua akan ditelisik," kata Budi Gunawan saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Selain penindakan terhadap oknum yang terlibat dalam aktivitas judi daring, Budi mengatakan Desk Penanganan Judi Online juga akan melakukan edukasi dan tindakan preventif.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai pimpinan desk tersebut juga akan menindak bandar judi daring.
"Pak Kapolri sudah menjelaskan, sepanjang bandarnya ada di Indonesia, pasti akan ditindak. Banyak hal yang tidak bisa kami buka, biar beri kesempatan kepada rekan-rekan dari Desk Judi Online untuk bekerja,"kataBudi.
