Polda Jabar-Masyarakat Perkuat Integrasi Sosial Pasca-Pilkada 2024 agar Situasi Kondusif

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Polda Jabar menggelar dialog publik bertema "Integrasi Anak Bangsa Pasca Pilkada 2024 Guna Menciptakan Provinsi Jawa Barat Aman Sentosa". Acara ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari Polri, TNI, tokoh agama, ormas, dan mahasiswa, Kamis (12/12/2024) sore. 

Dialog publik ini membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan keharmonisan setelah Pilkada 2024. 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Penata Kehumasan Polri Utama Tingkat II Divhumas Polri Brigjen Pol Saptono Erlangga Waskitoroso mengatakan, pilkada adalah momen penting dalam demokrasi.

Namun pilkada sering menimbulkan polarisasi sosial yang dapat memengaruhi stabilitas daerah, termasuk di Jawa Barat.

"Untuk itu, kita semua perlu terlibat dalam integrasi anak bangsa yang melibatkan pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan," kata Brigjen Pol Erlangga.

Brigjen Pol Erlangga menyatakan, pasca-pilkada, rekonsiliasi, dan penguatan nilai kebangsaan menjadi kunci untuk memulihkan hubungan sosial serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Selanjutnya, dalam dialog publik, Prof Dr Uman Suherman, narasumber, menekankan pentingnya Demokrasi Pancasila sebagai landasan untuk mengelola keberagaman sosial dan budaya di Jawa Barat. 

"Keberagaman adalah kekuatan kita dan Pancasila adalah jalan untuk merayakan perbedaan tanpa merusak keharmonisan sosial," kata Prof Uman.  

Prof Uman menjelaskan, keberagaman di masyarakat, baik dalam aspek agama, tempat asal, adat istiadat, maupun status sosial ekonomi, merupakan potensi yang harus dikelola dengan baik untuk menciptakan masyarakat lebih damai, harmonis, dan sejahtera.

Kedamaian, ujar Prof Uman, bukan hanya tentang tidak adanya konflik, tetapi juga kesadaran untuk menghormati satu sama lain. 

"Jika kita semua memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip Pancasila, maka integrasi sosial yang kita impikan bisa terwujud, " ujarnya. 

Dia menuturkan, dimensi kedamaian manusia melibatkan kesadaran moral, tanggung jawab, dan pemahaman akan keterbatasan diri yang akhirnya mengarah kepada penghargaan terhadap orang lain.

Dr Mei Susanto SH MH mengatakan, Pancasila berperan penting sebagai kompas moral di kalangan generasi muda. "Di tengah dinamika global dan kemajuan teknologi, kita perlu memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan diterima oleh Gen Z dan Alpha," kata Mei yang juga hadir sebagai narasumber dalam dialog publik itu.

'Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga alat pemersatu yang bisa mengatasi perbedaan dan polarisasi yang berkembang di masyarakat," ujarnya.

Dr Mei menuturkan, revitalisasi Pancasila harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan berbasis teknologi dan konten digital yang positif. 

"Generasi muda yang sangat akrab dengan dunia digital membutuhkan pendekatan yang relevan agar mereka dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," tutur Dr Mei.

Selain itu, kata Dr Mei, penting juga untuk memahami demokrasi yang dijalani harus lebih dari sekadar proses voting. 

"Demokrasi bukan hanya tentang mayoritas suara, tetapi tentang keadilan dan kebenaran yang dapat mengakomodasi keberagaman, menjamin hak minoritas, dan mendorong rekonsiliasi di antara perbedaan," ucapnya.

Sementara itu, Dr Dadang Rahmat Hidayat, praktisi komunikasi, mengatakan, memahami dinamika Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) penting dalam membangun persatuan dan kesatuan di masyarakat. 

"Penting bagi kita untuk memahami IKP, karena ini adalah indikator yang memberi gambaran tentang potensi kerawanan yang bisa terjadi pasca-pilkada. Seperti polarisasi sosial, penyebaran hoaks, dan ancaman fisik," kata Dr Dadang. 

Dr Dadang menyatakan, narasi komunikasi yang sehat akan sangat membantu dalam menciptakan stabilitas sosial pasca- pilkada. "Narasi komunikasi yang kita bangun harus mencerminkan nilai-nilai persatuan," ujarnya.

Menurut Dr Dadang, jika narasi yang berkembang saling menghormati dan mendorong rekonsiliasi, potensi konflik bisa diminimalisir. 

"Media sosial memiliki peran penting dalam membentuk narasi ini, karena remaja, khususnya Gen Z dan Alpha, sangat terpengaruh oleh tren yang berkembang di dunia maya," tutur Dr Dadang. 

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif dan konstruktif. Di era digital, perilaku remaja sangat dipengaruhi oleh media sosial. 

"Media sosial memberi ruang bagi remaja untuk mencari identitas dan menemukan penerimaan kelompok sebaya. Inilah yang membentuk perilaku mereka, termasuk dalam hal memilih pemimpin atau merespons proses pemilu," ucapnya. 

Karena itu, Dr Dadang mendorong agar komunikasi strategis berbasis nilai-nilai persatuan dan toleransi harus terus diperkuat di kalangan generasi muda.

Karo Ops Polda Jabar Kombes Pol Budi Wasono diwakili oleh Kabag Dal Ops Roop Polda Jabar AKBP Muhammad Rivai Arvan mengatakan, di ranah keamanan, sinergi antara Polri, TNI, dan instansi terkait sangat penting untuk menjaga stabilitas di wilayah hukum Polda Jawa Barat. 

"Kami siap mengantisipasi segala potensi kerawanan dengan menyiapkan personel yang cukup besar dan mendukung Operasi Mantap Praja Lodaya-2024," kata AKBP M Rivai Arvan. 

Data terkait wilayah dan pemilu di Jawa Barat, ujar AKBP M Rivai, mencatat jumlah penduduk 41.799.667 jiwa, dengan jumlah pemilih 30.322.314. Tercatat sebanyak 62.641 TPS, dengan rincian 62.251 TPS kurang rawan, 373 TPS rawan, dan 17 TPS sangat rawan.

"Dengan sinergi antara Polri, TNI, Linmas, dan semua pihak terkait, kami berkomitmen untuk menjaga keamanan di setiap TPS," ujar AKBP M Rivai. 

Kabag Dal Ops menuturkan, untuk mendukung pengamanan, Polda Jabar menyiapkan 20.991 personel Polri, 9.897 personel TNI, dan 236.624 personel Linmas. 

Selain itu, Polda Jabar juga menyiagakan 1.803 personel di tingkat polres untuk memastikan keamanan di setiap TPS. Personel ini terdiri atas berbagai satuan, termasuk Brimob, Samapta, dan personel BKO dari beberapa daerah seperti Cimahi, Garut, dan Tasik.

"Operasi Mantap Praja Lodaya-2024 adalah wujud kesiapan Polda Jabar dalam menjaga kedamaian pasca-pilkada," tutur Kabag Dal Ops. 

Dengan kekuatan operasional yang dimiliki, kata AKBP M Rivai, mulai dari 2 SSK Brimob, 1 SSK Samapta, hingga 50 personel Raimas, Polda Jabar akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi dan melayani masyarakat dengan optimal. 

"Keamanan pasca-Pilkada adalah prioritas utama kami, dan kami berharap masyarakat Jawa Barat dapat merasakan suasana yang aman dan damai," ucap AKBP M Rivai.

Acara ini ditutup dengan sesi tanya jawab dan ramah tamah, yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdialog langsung dengan narasumber dan membahas berbagai isu terkait stabilitas sosial dan keamanan di Jawa Barat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercapai kesepakatan bersama untuk menjaga keamanan pasca-Pilkada, mempertegas komitmen terhadap persatuan, serta mewujudkan Jawa Barat aman, damai, dan sejahtera dengan semangat nasionalisme yang kokoh. 

Dialog publik juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang mendukung peran Polri dalam menjaga kedamaian dan integritas sosial di wilayah Jawa Barat.