Korupsi Smart City, KPK Tahan Eks Sekda Bandung dan Tiga Legislator
BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara turut prihatin atas ditahanya mantan Sekretaris Kota Bandung, Ema Sumarna beserta tiga anggota DPRD Kota Bandung.
Adapun tiga anggota DPRD Kota Bandung terpilih ini yaitu, Riantono, Achmuad Nugraha dari Partai PDI Perjuangan, dan Ferry Cahyadi Rismafury dari Partai Gerindra.
Diketahui, Ema Sumarna dan tiga anggota DPRD Kota Bandung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Kamis (26/9/2024). Mereka ditahan atas kasus dugaan korupsi Bandung Smart City.
Koswara mengatakan, kasus ini harus menjadi pelajaran dimana tugas pemerintahan itu harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Inalilahi rojiun, saya prihatin juga sebenarnya tapi itu kan proses hukum yang harus diselesaikan dan dilewati. Ini menjadi pelajaran buat kita semua, ya intinya apa pun yang menjadi tugas di pemerintah itu semua pertanggungjawabannya ke publik secara benar," ujar Koswara.
Sebagai informasi, para tersangka ini diduga terlibat dalam kasus Eks Wali Kota Bandung, Yana Mulyana yang terjaring operasi tangkap tangan dalam kasus Bandung Smart City pada 2023.
Dalam kasus tersebut, setidaknya Ema Sumarna menerima uang korupsi Rp1 miliar dan mendapatkan proyek di Pemkot Bandung.
"Terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka ditahan tim penyidik untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 26 September 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024 di Rutan KPK," ungkap Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024).
Asep menjelaskan bahwa kasus bermula pada 2022. Saat itu ada kesepakatan pemberian anggaran bagi Dinas Perhubungan untuk pengadaan Bandung Smart City.
Ema diduga menerima gratifikasi dari Dinas Perhubungan. Selain itu, Ema diduga mempermudah penambahan anggaran pada pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan Kota Bandung, untuk kepentingan para anggota DPRD.
"Agar dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan melalui penyedia yang bersumber dari anggaran di Dinas Perhubungan hasil ketok palu APBD Perubahan 2022," ujarnya.
Sementara itu, tiga anggota DPRD yang menjadi tersangka diduga menerima manfaat dengan mendapatkan gratifikasi dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta dinas lainnya yang bermitra dengan Komisi C DPRD.
