Yohanes Rumat "Rencana RUPS LB Bank NTT" Hendaknya Tidak Dijadikan Ajang Bagi -Bagi Jabatan
Kupang, iNewsAlor.id — Yohanes Rumat, anggota Komisi III DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meminta agar Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank NTT tidak dijadikan ajang bagi-bagi jabatan atau perebutan kekuasaan.
Hal ini disampaikan Yohanes dalam pernyataannya pada Rabu, 13 November 2024, di tengah situasi yang menyoroti kondisi Bank NTT.
Menurut Yohanes, prioritas utama dalam RUPS ini harusnya bukanlah menentukan jabatan komisaris atau direksi, tetapi melakukan pembenahan di tubuh Bank NTT. Ia menyarankan agar Bank NTT fokus mengatasi permasalahan keuangan, seperti kredit fiktif dan kredit macet.
“Kami berharap rencana RUPS ini tidak dalam kapasitas untuk merebut kekuasaan atau menentukan siapa komisaris, siapa direksi. Yang paling penting bagi kami adalah agar Bank NTT melakukan pembenahan dan meneliti uang-uang yang hilang, baik itu akibat kredit fiktif maupun kredit macet,” ujar Yohanes.
RUPS Bank NTT Disarankan Ditunda
Lebih lanjut, Yohanes mengusulkan agar RUPS tersebut ditunda hingga Gubernur definitif terpilih melalui pemilihan resmi oleh rakyat. Ia menilai, RUPS sebaiknya dilakukan ketika ada kepemimpinan yang memiliki wewenang penuh dan mampu mengawasi pembenahan Bank NTT secara efektif.
Yohanes juga berharap agar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank NTT saat ini, Yohanis Landu Praing, dapat melanjutkan peran strategis selama masa transisi.
“Tunggu Gubernur definitif sehingga Plt. yang saat ini menjabat bisa meneruskan perannya dalam memperkuat Bank NTT,” imbuhnya.
Peralihan Kerjasama dari Bank DKI ke Bank Jatim
Yohanes juga menyoroti peralihan rencana kerja sama Bank NTT, yang sebelumnya akan dibantu Bank DKI namun kini beralih ke Bank Jatim. Menurutnya, peralihan ini mencerminkan adanya tarik-menarik kepentingan yang dapat mengganggu fokus Bank NTT dalam menyelesaikan masalah keuangan.
Usulan Plt. Dirut Bank Menjadi Dirut Definitif
Dalam pernyataannya, Yohanes juga mendorong agar, Yohanis Landu Praing, Plt. Direktur Utama Bank NTT saat ini, diusulkan menjadi direktur utama definitif.
Menurutnya, kepemimpinan Plt. Dirut Bank NTT saat ini, yang sudah memahami kondisi Bank NTT selama transisi dapat membantu meneruskan upaya pembenahan di tubuh bank tersebut, dengan catatan bahwa RUPS dapat diadakan kembali setelah gubernur definitif terpilih.
“RUPS ini sebaiknya ditunda, jangan terlalu tergesa-gesa. Kami mendorong Plt Direktur Utama yang sekarang menjabat untuk bisa menjadi definitif agar pembenahan yang sudah dimulai dapat diteruskan dengan lebih mantap,” katanya.
Upaya Menjaga Status Bank NTT
Pernyataan Yohanes ini muncul setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar antara Bank NTT, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DPRD NTT untuk membahas kerja sama dengan Bank Jatim untuk memenuhi modal minimum Bank NTT sebesar Rp 3 triliun, sesuai sesuai POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, agar statusnya tidak turun.
Salah satu solusi yang dibahas adalah kerja sama dengan Bank Jatim dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB), setelah rencana kerja sama dengan Bank DKI tidak terealisasi.
Yohanes mendorong agar manajemen Bank NTT dan Pemerintah Provinsi NTT segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan suntikan dana tambahan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan saham seri B yang dimiliki demi menjaga status dan keberlanjutan Bank NTT.
